Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu: Otonomi Daerah Sudah Dipretelin Secara Brutal
PANDAN – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu mengungkap, otonomi daerah itu tidak lagi dimaknai sebagai sebuah keniscayaan yang harus dijalankan.
“Nah, kita tahu perjalanan otonomi daerah itu banyak mengalami distorsi,” kata Masinton Pasaribu usai pengukuhan Pengurus Asosiasi Dewan Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 2025-2030 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Masinton Pasaribu yang menjabat wakil ketua umum koordinator bidang imigrasi dan pemasyarakatan Apkasi menjelaskan, saat ini beberapa kewenangan daerah kabupaten/kota itu sudah banyak ditarik ke pusat.
“Baik itu di laut, di hutan, galian tambang dan lainnya, itu sudah banyak ditarik ke pusat. Sementara yang terdampak adalah daerah dan masyarakat,” kata Masinton Pasaribu.
Dia kemudian mencontohkan, persoalan ilegal fishing yang berdampak langsung terhadap penghasilan masyarakat nelayan kecil. Begitu pula tentang pembalakan hutan atau penebangan ilegal dan banyak lagi persoalan lainnya.
“Artinya, kalau menurut saya, hari ini otonomi daerah itu benar-benar sudah dipretelin secara brutal. Sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota itu tidak lagi memiliki kewenangan,” kata Masinton Pasaribu.
Masinton Pasaribu mengatakan, begitu pun tentang pengangkatan pejabat-pejabat daerah, itu semuanya harus menunggu persetujuan teknis dari pusat.
“Sementara, ada hal penting yang harus secepatnya dilakukan. Nah itu, selalu benturannya di situ,” kata Masinton.
Maka itu, Apkasi diharapkan menjadi garda terdepan untuk menyuarakan aspirasi kepala daerah, terutama tentang otonomi dan kewenangan daerah yang seluas-luasnya.
“Tadi, Ketua Umum Apkasi Bapak Bursah Zarnubi (Bupati Lahat) sudah menyampaikan bahwa Apkasi merupakan institusi strategis sebagai instrumen mengintensifkan dan mengefektifkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999,” kata Masinton Pasaribu.
Masinton menambahkan, Apkasi bukan hal baru, bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi memang direncanakan oleh pemerintah untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.
penulis: juniwan
Pos terkait
Tidak ada komentar