SIBOLGA – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmen menghadirkan kemudahan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta atau 98,45%.
“Sepanjang 2024, layanan Program JKN semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kanal layanan digital, on site, serta kerja sama dengan fasilitas kesehatan di daerah terpencil,” kata Ghufron Mukti di acara public expose di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Dijelaskan, 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Hingga saat ini, capaian terus meningkat dan BPJS Kesehatan ingin memastikan setiap peserta memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
“Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, kami telah menghadirkan layanan BPJS keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan,” kata Ghufron Mukti.
BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682. Sedangkan jumlah rumah sakit mitra naik 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.
Untuk menjangkau peserta di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu.
Wilayahnya adalah, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.
“Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah mengoptimalkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), Voice Interractive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165,” jelas dia.
Peserta kini dapat memanfaatkan layanan telekonsultasi tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Selain itu, fitur i-Care JKN juga mempermudah tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhir.
Menurut Ghuforn, komitmen menghadirkan layanan berkualitas juga tercermin pada hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak era BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan juga berhasil menjaga kesehatan Dana Jaminan Sosial (DJS) dengan aset bersih mencapai Rp49,52 triliun pada 2024, masih sesuai ketentuan untuk menutup pembayaran klaim setidaknya 3,40 bulan ke depan.
“Hasil investasinya juga mencapai Rp5.395,6 triliun, melebihi target yang ditetapkan,” Ghufron menambahkan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
Seluruh jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengapresiasi pencapaian yang didapat, khususnya predikat WTM dalam laporan keuangan dan membaiknya kondisi Aset Bersih DJS Kesehatan.
Kadir mengatakan, Program JKN yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 telah menjelma menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerataan akses layanan kesehatan.
“Kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia,” kata Kadir.
penulis: juniwan