Kepala BI Sibolga, Riza Putera: Digitalisasi Transaksi Pemda akan Tingkatkan PAD dan Percepatan Realisasi APBD

SIBOLGA – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Riza Putera mengatakan, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang hadir pada setiap sendi kehidupan sehari-hari.

Digitalisasi adalah sebuah solusi pasti untuk menjawab tantangan saat ini dan pemerintah daerah diminta terus beradaptasi dan mengadopsi perkembangannya.

Riza Putera menjelaskan, di tengah situasi geopolitik dan adanya kebijakan efisiensi, akselerasi digitalisasi pembayaran di daerah serta optimalisasi pemanfaatan digital dalam transaksi keuangan pemerintah daerah menjadi hal yang esensial.

“Digitalisasi transaksi Pemda akan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan percepatan realisasi APBD,” kata Riza Putera di acara capacity building implementasi ETPD dan sosialisasi digitalisasi sistem pembayaran, di Graha Aulia BI Sibolga, Senin (14/7/2025).

Menurut Riza Putera, kegiatan ini merupakan upaya untuk mengakselerasi digitalisasi, terutama dalam program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota Sibolga.

Pihaknya bersinergi dengan BPKAD Kota Sibolga, memberikan edukasi lebih mendalam tentang pentingnya program non tunai atau ETPD dan tata cara pelaksanaannya serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung.

Diharapkan, ini menjadi salah satu jawaban sekaligus akselerator bagi Kota Sibolga untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran hingga berdampak pada optimalisasi PAD dan belanja daerah yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel.

“Kegiatan ini juga sekaligus untuk mendorong peningkatan score pada championship TP2DD khususnya pada Aspek Proses dan diharapkan dapat berdampak langsung pada aspek output dan juga outcome,” katanya.

Riza Putera memaparkan, tingkat digitalisasi Pemda terus mengalami peningkatan, pada penilaian semester II 2024, Pemda dengan indeks ETPD pada level digital di seluruh Indonesia sudah mencapai 90,7% atau sebanyak 495 Pemda dari 546 Pemda.

Sedangkan untuk Provinsi Sumut, Pemda kategori digital sudah mencapai 100% termasuk Pemda di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga.

“Perlu kami laporkan, bahwa Kota Sibolga berada pada kategori digital dengan indeks ETPD pada semester II 2024, yaitu 93,5%, atau terjadi penurunan 0,75% (yoy) dibanding tahun sebelumnya,” katanya.

Indeks ETPD ini perlu ditingkatkan, terutama dari aspek realisasi dengan mendorong transaksi pajak dan retribusi secara konsisten.

Dari penilaian kinerja TP2DD atau championship 2024, Pemko Sibolga berada pada posisi 23 dari 34 Kota di Pulau Sumatra, posisi ini menurun 2 peringkat dari tahun sebelumnya.

“Maka kami mengajak agar terus mengoptimalkan peran TP2DD melalui penguatan 3 aspek proses, output dan outcome,” katanya.

Pada kesempatan itu, Riza Putera juga mengungkap, transaksi pembayaran menggunakan layanan digital terutama QRIS terus mengalami peningkatan signifikan.

Transaksi QRIS hingga 2024 khusus di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah tercatat sebesar Rp89,3 miliar meningkat 57.17% (YtD) dari tahun sebelumnya.

Hingga Mei 2025, transaksi QRIS tercatat sebesar Rp98,6 miliar dengan rata-rata per bulan sebesar Rp19,7 miliar.

Jumlah merchant QRIS di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 27.400 yang didominasi UMKM. Angka ini mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 16,2% (YtD) dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari data tersebut, tercermin bahwa akseptasi digitalisasi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan, sehingga menjadi peluang untuk terus mendorong program ETPD ke depan.

Peningkatan ini juga sebagai outcome dari berbagai sinergi event, publikasi dan kegiatan yang dilaksanakan KPw BI Sibolga dan Pemko Sibolga.

“Berdasarkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan ETPD, kami menyadari bahwa kendala masing-masing daerah sangat beragam dan tantangan yang dihadapi tidak mudah,” katanya.

Dikatakan, implementasi program ETPD belum sesuai harapan, antara lain karena faktor akseptasi masyarakat terhadap digitalisasi belum menyeluruh, awareness pemerintah daerah perlu terus didorong, dan peran TP2DD belum optimal.

Pada tahun 2025 ini, KPw BI Sibolga akan terus melakukan berbagai fasilitasi dan dukungan, guna mendorong peningkatan indeks ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD melalui rapat koordinasi, capacity building, sosialisasi, publikasi dan event bertaraf nasional.

penulis: juniwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *