PANDAN – Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu mengaku prihatin melihat masyarakat petani yang hingga kini masih menggunakan cara manual memikul benih dan pupuk lewat bedengan (pematang) sawah.
Masinton Pasaribu mengungkap, fenomena ini berlangsung sejak dulu. Di hampir seluruh sawah masyarakat, dari dulu begitu saja. Hamparan sawahnya luas, tapi kalau bawa bibit dan pupuk harus dengan memikulnya.
“Saya pun berpikir untuk membantu petani kita, itu nanti kita bikin jalan khusus ke sawah. Sehingga petani bisa memobilisasi alat, benih dan pupuk, nggak perlu lagi mikul-mikul jauh gitu,” kata Masinton Pasaribu di acara Paskah Oikumene Pemkab Tapteng, Sabtu sore (3/5/2025).
Pemkab Tapteng akan mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan khusus yang dapat menjangkau seluruh areal sawah, sehingga petani dimudahkan.
“Bila ada traktor nanti bisa juga melintas dari jalan itu tanpa harus melewati sawah-sawah tetangga yang lain. Itulah tugas pemerintah, itu bagian dari komitmen kami terhadap petani,” kata Masinton Pasaribu.
Begitu pun, pihaknya berharap petani yang punya sawah bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan akses jalan ke areal sawahnya.
Masinton menjelaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri membangun Tapteng. Pemerintah harus terbuka dengan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat, jangan seperti yang sudah-sudah.
“Kita sudahi era lama, karena itu yang membuat kita tinggal kelas. Kita harus mulai dengan era baru dan cara baru supaya Tapteng Naik Kelas, dan Adil untuk Semua,” katanya.
Masinton juga menyinggung ASN yang bertugas di Pemkab Tapteng. Syarat untuk naik kelas itu, pertama ASN-nya jangan pernah dipungut bayaran. Begitu pun penempatan pegawai dalam jabatan.
“Kalau masih mau kerja ya oke, silakan bekerja. Jangan bayar saya. Tapi dengan syarat, jajaran ke bawahnya juga jangan ada bayaran-bayaran,” katanya.
Masinton menegaskan, pihaknya akan menerapkan standar kerja yang baik dengan membuat sistem digitalisasi sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi pemerintah kepada masyarakat.
Selama ini, ternyata absen PNS-nya masih manual tanda tangan. Ini salah satu indikator daerah yang dianggap tertinggal.
“Pakai fingerprint aja udah dianggap ketinggalan zaman, karena sekarang itu sudah pakai sistem absensi face location, yaitu sistem yang menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan pelacakan lokasi (location tracking) untuk mencatat kehadiran,” katanya.
Dijelaskan, sistem ini memastikan absensi dilakukan secara tepat dan meminimalkan kecurangan seperti menitipkan absensi atau absensi di luar lokasi yang seharusnya.
“Sehingga, tidak ada lagi orang yang bisa mengakali kalau dia enggak hadir. Kalau dia enggak absen pakai wajah dan lokasinya tidak tepat, maka dianggap nggak kerja,” katanya.
Itulah tugas kepala daerah, menata agar layanan di pemerintahannya juga benar-benar naik kelas. Begitu pula layanan kepada masyarakat desa harus naik kelas.
“Jadi, semangatnya kita harus naik kelas, dan ekonomi masyarakatnya juga meningkat,” Masinton menambahkan.
Penulis: Aris Barasa