PANDAN-Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, Masinton Pasaribu mengatakan, sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DPRD hendaknya bermitra dan bekerja dengan baik.
“Hari ini DPRD gak ada kerja, tapi minta fasilitas, minta tambahan tunjangan. Entar dulu boss!. Masa gak kerja kita bagi fasilitas. Enak benner. Adil gak tuh?,” kata Masinton Pasaribu di acara rakor dan dialog Forkopimda di GOR Pandan, Kamis (4/9/2025).
Masinton Pasaribu mengungkap, usulan tunjangan komunikasi 35 anggota DPRD Tapteng saat ini mencapai Rp 10 juta per orang per bulan.
“Sepuluh juta kebanyakan gak? Udah, besok saya kasih sejuta aja per bulan. Udah bisa live tiktok itu. Cukup ya, sejuta ya?,” tanya Masinton ke hadirin.
Sontak, seisi ruangan riuh dengan tepuk tangan hadirin. Masinton menjelaskan, sudah belasan tahun berlangganan kartu Halo. Sampai sekarang, dia cuma mengeluarkan biaya tak lebih dari Rp 500.000 per bulan.
“Dengan Rp 500.000, saya udah puas tuh. Masa Rp 10 juta. Kasihan donk masyarakat kita. Nelayan kita, petani kita susah pak. Maka, nanti saya pangkas dan bikin Rp 1 juta aja per bulan,” katanya.
Masinton juga menyinggung tingginya usulan biaya sewa rumah untuk 35 anggota DPRD Tapteng hingga mencapai Rp 80 juta per tahun per orang.
“Saya lihat usulan anggarannya itu Rp 80 juta per tahun. Sewa rumah di Tapanuli Tengah ini berapa sih pak tertinggi?,” tanya Masinton.
Seorang hadirin pun menjawab, Rp 14 juta setahun. “Oke Rp 14 juta tambah pajaklah ya. Nanti kita bikin Rp 30 juta aja. Kalau Rp 80 juta, kegedean donk. Benar gak?,” kata Masinton.
Menurut Masinton, kalau ditotal, tunjangan komunikasi dan sewa perumahan 35 anggota DPRD Tapteng per tahun itu menghabiskan anggaran Rp 7 miliar.
Dia menjelaskan, ketika pembahasan PAPBD telah melampaui batas yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka PAPBD yang harusnya disahkan melalui Perda terpaksa disahkan melalui Perkada.
“Jika dibahas dengan eksekutif dan legislatif, ya hasilnya Perda. Tetapi karena DPRD tidak mau membahas, maka kita buatkan Perkada,” katanya.
Dikatakan, Pemkab Tapteng tadinya berencana mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk DPRD Tapteng. Tetapi, sekarang terpaksa di nol kan.
“Tadinya udah kita alokasikan Rp 5 miliar untuk DPRD, sekarang kita nol kan. Sehingga anggaran itu bisa kita gunakan untuk pembangunan yang lain,” kata Masinton.
Masinton menegaskan, era pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tapteng sudah selesai. Ada saat bertanding, dan ada pula saat bersanding.
“Udahlah.. Move On donk. Hormatilah pilihan rakyat. Gitu lho. Boleh gak setuju dengan saya. Saya juga gak harus maksa kalau mereka harus setuju dengan saya,” katanya.
Berbeda pendapat itu sah-sah saja. Tetapi harus saling menghormati. Pilihan rakyat pun harus dihormati, agar pemerintah bisa membangun Tapanuli Tengah menjadi lebih baik.
“Kita mau kerja benar. Saya juga gak ingin daerah ini tertinggal terus. Maka kita tinggalkanlah legasi yang baik untuk rakyat,” Masinton menambahkan.
Rakor dan dialog Forkopimda tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, sekaligus dirangkai doa lintas agama terkait situasi dan antisipasi gangguan Kamtibmas.
penulis: juniwan